Sabtu, 3 Februari 2024, dalam rangka merespon maraknya liputan di sejumlah surat kabar nasional, pemberitaan di beberapa media sosial, serta keprihatinan masyarakat (kader, warga, dan simpatisan) Nahdlatul Ulama terhadap kecenderungan struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang terindikasi mengarahkan, memberikan dukungan, atau bahkan menggerakkan struktur Nahdlatul Ulama untuk mengampanyekan dan memilih calon presiden dan wakil presiden tertentu pada Pemilihan Umum 2024, dengan ini kami atas nama Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) di Eropa dan kawasan lainnya memberikan pernyataan sikap sebagai berikut:
Pertama, perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dan harus dihormati sebagai bagian dari hak setiap warga negara. Meski demikian, penggunaan struktur Nahdlatul Ulama untuk memenangkan pasangan atau partai tertentu merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Khittah NU 1926 dan Pedoman Politik Warga Nahdlatul Ulama yang telah diputuskan dalam Muktamar NU ke-28 di Pesantren Krapyak Yogyakarta.
Kedua, khittah NU 1926 merupakan panduan utama dalam menentukan sikap dan kebijakan politik para pengurus NU di berbagai tingkatan. Oleh sebab itu, kontestasi politik –termasuk di dalamnya Pemilihan Umum 2024– semestinya menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen dan peran NU dalam memainkan politik moral kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan, demokrasi, kejujuran, keadilan, etika, persaudaran, dan persatuan nasional, bukan semata-mata politik elektoral yang berorientasi pada kepentingan kekuasaan dan perebutan jabatan.
Ketiga, pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) perlu menggunakan hak jawab, melakukan klarifikasi, atau bahkan bantahan secara resmi terhadap pemberitaan yang menggerus dan meragukan komitmen Nahdlatul Ulama terhadap Khittah NU 1926. PBNU perlu menyampaikan secara tegas bahwa seluruh calon yang terlibat dalam kontestasi Pemilihan Umum 2024 merupakan kader-kader terbaik bangsa yang dapat dipilih oleh seluruh masyarakat berdasarkan hati nurani masing-masing tanpa pengaruh dari pihak manapun, termasuk dari oknum-oknum yang mengatasnamakan organisasi NU atau jabatannya di kepengurusan NU.
Keempat, para pengurus NU di berbagai tingkatan (PBNU, PWNU, PCNU, PCINU, bahkan MWCNU) perlu mengambil inisiatif mengundurkan diri jika hendak terlibat aktif dalam mengampanyekan kandidat atau partai tertentu dan/atau mengajak warga NU untuk memilih salah satu pasangan calon dengan mengatasnamakan jabatannya di NU, baik kampanye dan ajakan tersebut dilakukan secara terang-terangan (sarih) maupun secara simbolik dan tersembunyi (kinayah). Hal ini untuk menghindari penggunaan struktur NU demi tujuan politik praktis yang itu tidak sesuai dengan pedoman organisasi dan dapat merendahkan marwah NU.
Kelima, kader, warga, dan simpatisan Nahdlatul Ulama perlu menunjukkan:
a. Sikap saling menghormati pilihan politik masing-masing agar tercipta harmoni sesama Nahdliyyin pada khususnya dan sesama bangsa Indonesia pada umumnya.
b.Sikap kritis terhadap tindakan pengurus NU yang menggunakan atau menggerakkan struktur NU untuk memenangkan agenda politik tertentu, sebagai bagian dari prinsip tawashaw bil-haqqi wa tawashaw bis-shabri.
Keenam, PCINU Eropa+ mengapresiasi dan mendukung segenap langkah dan ikhtiar dari berbagai pihak, khususnya kalangan Nahdliyin di nusantara dan belahan dunia manapun, baik di jajaran pengurus struktural maupun komunitas kultural, untuk terus bersama-sama menjaga dan menjalankan Khittah NU 1926 secara konsisten dan bertanggung-jawab.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita dalam berkhidmat kepada Jam’iyah Nahdlatul Ulama dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1 Februari 2024
Atas nama PCINU Eropa+
- PCINU Belanda
- PCINU Belgia
- PCINU Turki
- PCINU Jerman
- PCINU AS-Kanada
